Terkait Penjualan Genteng Oleh Sekolah, Ini Jawaban Kadisdik Kabupaten Lebak

LEBAK, - Sejumlah SDN di Kecamatan Malingping mendapatkan program rehab sedang maupun berat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Namun berkembang isu penjualan aset berupa genteng dan kayu dari bongkaran ruang sekolah, Minggu 1 Oktober 2023.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Hari Setiono ketika dikonfirmasi mengenai penjualan aset sekolah oleh pihak sekolah menuturkan bahwa hal itu dapat dilakukan dan akan disetorkan kembali ke kas daerah.

Baca juga: Pegawai Bapas Nusakambangan Ikuti Sosialisasi Penyusunan SKP berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022

"Setelah dinilai oleh tim Aset dan keluar harga, peminat silakan datang ke sekolah atau BKAD, " ujarnya.

Dipertanyakan mengenal prosedur penjualan apakah harus melalui proses lelang atau hal lainnya, Hari Setiono menjawab yang penting disetorkan ke kas daerah.

Baca juga: Syaiful Huda Dorong Momentum Revisi UU Sisdiknas Sebagai Ikhtiar Beri Payung Pengakuan PAUD

"Udah melalui penilaian dari tim aset bkad,
semua dibayar dan disetor ke kas daerah, " tandasnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SDN 1 Malingping Selatan, Dede Midawati, saat dikonfirmasi mengenai penjualan aset genteng sekolah, mengatakan pihaknya nanti akan menyetorkan.

Baca juga: Antusias, Kalapas dan Pejabat Struktural Lapas Permisan Ikuti Arahan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah

"Itu kan udah ada nilainya dari sana, ya nanti kami juga akan menyetorkan uangnya, " ujarnya singkat.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Pendidikan Malingping, Madsani, saat supervisi sebagai pengawas di SDN 1 Malingping Selatan, ketika dipertanyakan membenarkan perihal tersebut.

Baca juga: Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan Peringati Hari Kesaktian Pancasila

"Kalau sekarang ya seperti itu, dari sana itu kan ada taksiran nilai, nanti ditentukan berapa kira-kira jumlahnya. Nah sekolah tinggal setorkan sesuai jumlah tersebut, " jelasnya.

Dikutip dari situs Menpan RB, untuk penghapusan aset Barang Milik Daerah (BMD) ataupun Aset Daerah melalui prosedur :

Baca juga: Ferdiansyah Desak Kemendikbud Ristek Tak Paksakan Implementasi Kurikulum Merdeka

1. Pengajuan surat permohonan penghapusan.
2. Pemeriksaan barang yang dihapus.
3. Berita Acara Hasil Penelitian.
4. Surat Keputusan Bupati.
5. Lelang barang inventaris yang dihapuskan.
6. Risalah lelang.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak sekolah dapat menjual aset dan disetorkan kembali ke kas daerah sesuai taksiran tim aset. Namun mekanisme atau proseduralnya tidak jelas seperti apa, sehingga seperti bebas dijual. Sedangkan kita ketahui, aset negara atau aset daerah jika dijual biasanya harus melalui beberapa proses administratif yang harus ditempuh. Atau memang ada ketentuan lain yang sudah berlaku.***